Jakarta, IDN Times –  “Apa pendapatmu tentang Presiden Jokowi yang rajin membuat vlog, dan belakangan sering pergi ke lokasi publik seperti mal?”

Saya mendapatkan pertanyaan itu, dalam sebuah sesi diskusi informal di acara Stream, yang berlangsung di Yogyakarta, 19-21 April 2018. Stream adalah sebuah Unconference yang diadakan setiap tahun oleh WPP, biro iklan dan humas tingkat global yang berpusat di Inggris. Unconference adalah sebuah format konferensi yang belakangan lebih dipilih, karena setiap peserta dianjurkan mengajukan topik untuk dibahas dan kita bisa memilih mau mengikuti sesi apa yang menarik. Format yang partisipatif ketimbang model seminar yang cenderung satu arah.

William Utomo, co-founder dan COO IDN Media yang bertanya kepada saya. Dia menyodorkan tema “2019 Elections and Why It Matters to Millennials”. Mengapa Pemilu 2019 penting bagi generasi millennial atau generasi langgas, dan tentunya mengapa mereka harus memilih. Jangan golput. Di depan puluhan peserta yang mengikuti “bincang-bincang” yang digelar tim IDN Media, saya menjawab singkat:  “Ya, karena Pak Jokowi ingin menarik minat millennials untuk memilihnya kembali di Pemilu 2019.”

Dari Vlog, Live IG Sampai Pasang Sponsored Post, Upaya Menarik MillennialDok. IDN Times

Itu jawaban singkatnya. Tentu ada celetukan tentang beberapa peristiwa terbaru. Presiden Jokowi mampir ke Sneaker’s Day. Pak Jokowi bergaya dengan motor Chopper. Presiden Jokowi mampir ke mal di sejumlah kota, membeli barang seharga ratusan ribu rupiah, swasfoto alias selfie dengan rakyat. Dst..dst…seru. Kekinian. Bergaya millennial.

Baca juga: Banyak Aksi dan Kekinian, Ini 12 Foto Jokowi yang Menjadi Viral

Saya juga menyampaikan, upaya menarik perhatian millennial itu, kalau berlebihan alias kebanyakan, bisa bumerang juga alias membuat target khalayak yang diinginkan, merasa “this is too  much”.  Berlebihan. Mengapa? Karena millennial itu salah satu perilaku yang menonjol adalah kritis, berpikir merdeka dan terbuka, dan suka dengan orisinalitas. Terukur. Ngepas. Mudah mendeteksi kalau melihat yang aspek pencitraannya kebangetan.

Jadi, kalau ada politisi yang begitu ngebet ingin menarik perhatian millennial di Instagram misalnya, sampai mengiklankan akunnya, saya haqqul yakin ini dampaknya negatif ketimbang positif.  Ini bukan Pak Jokowi, sih. 

Perilaku dan penggunaan media sosial itu tidak bisa seketika, lantas berhasil meyakinkan khalayak. Ada yang namanya rekam jejak. Tidak bisa “ujug-ujug”. Mendadak peduli millennials.

Dari Vlog, Live IG Sampai Pasang Sponsored Post, Upaya Menarik MillennialDok. IDN TImes

Saya belajar tentang ini dari mengelola tim kerja redaksi yang usianya millennial dan memantau tema yang diterbitkan oleh IDN Times setiap hari. IDN Times, dengan lebih dari 50 juta Multi-platform Unique Audience dan sedikitnya 80 juta website visits setiap bulan melayani kebutuhan informasi untuk millennial dan Gen Z.  Saya melihat mana upaya pencitraan dan tema yang ditanggapi baik oleh pembaca, mana yang justru menimbulkan debat dan komentar negatif.

Tentu ini tidak lepas dari situasi polarisasi di masyarakat pasca Pilpres 2014. 

Diskusi di Stream kembali teringat saat saya diminta untuk menjadi salah satu pembicara di Semiloka “Kartini Di Era Digital, Perempuan, Inovasi dan Teknologi”. Acara menarik ini diadakan oleh Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar”, 25 April 2018.  Saya diminta untuk berbagi tentang “Pendekatan Media Massa Sebagai Instrumen Politik”.  

Ada lima hal yang ingin saya bahas berdasarkan tema dan relevansinya dengan situasi yang kita lihat sehari-hari.

1. Jejak media massa sebagai instrumen politik

Dari Vlog, Live IG Sampai Pasang Sponsored Post, Upaya Menarik MillennialUnsplash.com/G. Crescol

Media massa sejak lebih dari 100 tahun lalu sudah menjadi instrumen politik. Pemerintahan, yang dibentuk melalui proses politik, misalnya, memanfaatkan media massa sebagai instrumen meyebarluaskan program dan mengumpulkan dukungan publik.  Ini format paling primitif dari bagaimana media massa menjadi instrumen politik. 

Ramai-ramai tentang ancaman informasi bohong alias hoax dan fakenews misalnya, bukan hal baru. Puluhan tahun lalu namanya “propaganda”.  Contoh paling dikenal adalah kebohongan Pemerintahan AS tentang kemenangan AS di Perang Vietnam.  “Pentagon Papers”, yang diungkap oleh New York Times membuktikan bahwa klaim pemerintahan AS itu bohong.

Edward Herman dan Noam Chomsky tiga dekade lalu sudah membahas propaganda politik yang dilakukan pemerintah untuk memanipulasi opini publik. Fake news sebelum era media digital dilakukan lewat kerjasama pemerintah dengan media arus utama. Herman dan Chomsky mendokumentasikan elemen propaganda dalam pemberitaan di media dalam Manufacturing Consent. Media ikut serta dalam propaganda politik karena kepentingan politik dan bisnis pemilik, pula bias pemberitaan kepada kalangan elit. Di era Presiden Trump, muncul istilah “Alternatives Facts”.

Ketika media massa memuat “prestasi” dan “pencapaian” pemerintah, atau partai politik, misalnya, maka media tengah menjadi instrumen politik.  Menjadi alat politik.  Jika informasi yang disampaikan benar, faktual, maka yang terjadi adalah “win-win”.  Masyarakat diuntungkan dengan informasi yang disampaikan, dan pemilik informasi mendapatkan manfaat karena dianggap berhasil.

Ketika sebuah media mendukung calon presiden dalam sebuah pemilu, apalagi memuatnya dalam tajuk rencana atau editorial, media massa itu telah menjadi instrumen politik.  Lepas dari alasannya baik untuk menjadi pemandu publik di tengah meningginya suhu debat politik, atau karena pemilik media memiliki kepentingan atau dekat dengan calon yang didukung.  Batasnya seringkali sangat tipis. Begitu juga dengan kepentingan bisnis.

2. Benarkah peran media massa sebagai instrumen politik memudar?

Dari Vlog, Live IG Sampai Pasang Sponsored Post, Upaya Menarik MillennialIDN Times/Sukma Shakti

Data Nielsen Consumer & Media View yang dipaparkan di acara Konvensi Media Massa di Hari Pers Nasional 2018 di Padang (8/2/2018) menarik disimak. Televisi masih menjadi sumber informasi paling besar bagi publik di Indonesia. Ini posisi yang terjadi setidaknya satu dekade terakhir. Informasi artinya termasuk program berita. Mengapa? Karena penetrasi siaran televisi sudah hampir 100 persen. Murah pula.

Menariknya, karena data ini diambil di kuartal 4 tahun 2017, maka nuansa pemilu, terutama Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung 29 Juni ini mulai menghangat. Media luar ruang alias outdoor duduk di peringkat kedua. Kita bisa melihat belakangan pun wajah-wajah ketua umum parpol dan calon kepala daerah menghiasi kota. Kenaikannya dibanding kuartal 4 tahun 2014 adalah 33 persen.  

Peringkat ketiga ada di informasi melalui internet. Kenaikannya dari kuartal 4 tahun 2014 ke kuartal 4 tahun 2017 adalah 21 persen.  

Di mana posisi koran? Peringkat 5, makin turun perannya, tinggal 7 persen. Majalah tinggal 2 persen. Radio yang sifatnya sejak awal lokal, menurun perannya, tapi masih 35 persen. Lumayan.

Jadi, data Nielsen menjelaskan mengapa kita melihat sebuah mars partai politik menjadi lagu yang lebih populer di kalangan anak-anak ketimbang lagu Mars Nasional. Karena setiap kali menyalakan televisi, muncul lagu tersebut.

Talkshow Televisi yang menampilkan figur politisi menjadi tempat politisi membangun citra mengenai dirinya dan parpolnya.  Begitu juga media siber yang berbasis internet kini menjadi pilihan karena sifatnya yang “evergreen”, mudah disimak setiap saat, anytime, anywhere, anyhow. Cuplikan acara talkshow di televisi menjadi lebih viral dan banyak ditonton ketimbang saat acaranya diputar. Media siber melahirkan khalayak baru (new eyeball) bagi acara politik di televisi.

Cara promosi (atau propaganda) paling murah bagi figur yang populer dan kontroversial. Semakin jago menjadi sosok yang dramatis, semakin sering diundang. Semakin positif, atau sebaliknya semakin menyebalkan, makin sering muncul. Pendulumnya extreme to extreme.

Media masih menjadi instrumen politik penting. Tidak heran jika sebagian besar media, terutama televisi, dikuasai oleh pemain-pemain yang punya kepentingan politik, baik sebagai pemilik maupun sebagai pendukung yang “nyata banget”.  Obviously.

3. Media arus utama lebih mudah dikendalikan?

Dari Vlog, Live IG Sampai Pasang Sponsored Post, Upaya Menarik MillennialANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, cukup kesulitan mengendalikan informasi yang seliweran di media sosial. Kehadiran media sosial tersebut cukup memusingkan karena tidak ada regulasi tegas dan kode etik yang memagarinya.

"Saya ditanya oleh beberapa negara, 'Jokowi media sosial (di Indonesia) kejam gak?' Kejam banget saya jawab. Ya negara bisa kendalikan mainstream media, tapi medsos tidak bisa. Semua negara gak bisa kendalikan itu. Malaysia, Iran, Singapura. Saya juga kaget kok," kata Jokowi.

Supaya sumbernya akurat, saya mengutip kalimat di atas dari laman Kominfo.go.id.  Jokowi menyampaikannya dalam orasi ilmiah puncak Dies Natalis Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-60, di Graha Sanusi, Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin (11/9/2017).

Kalimat Jokowi sebenarnya menggambarkan jelas bagaimana media massa menjadi instrumen politik, sampai saat ini.  

Jokowi didukung oleh parpol yang pemimpinnya memiliki media. Karena kepemilikan media di negeri ini praktis hanya dikuasai 7-8 grup saja, sebenarnya sangat mudah bagi Jokowi, dalam posisi sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi, untuk mendapatkan akses peliputan paling banyak. Mengendalikan agenda pemberitaan yang menguntungkan secara politik.

Ini juga fasilitas yang dimiliki sejumlah parpol termasuk Partai Golkar, Partai NasDem dan Partai Perindo. Grup media lainnya pun punya calon pemegang kekuasaan politik juga, meskipun mengaku netral. Saya juga tahu ada pemilik media yang memasang “kaki” di lebih dari satu calon. Tipikal pengusaha.  Apalagi kalau bisnisnya juga memerlukan fasilitas dan izin-izin.

Politisi, capres, menggunakan media sebagai instrumen politik.

4. Media sosial sebagai instrumen politik di era digital

Dari Vlog, Live IG Sampai Pasang Sponsored Post, Upaya Menarik MillennialUnsplash.com/ NeONBRAND

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun belakangan rajin IG Live. Ini salah satu ucapan yang saya sampaikan manakala ada yang mengajak bicara tentang Millennial dan Politik. Sri Mulyani adalah bagian dari kekuasaan politik Presiden Jokowi.  

Dia bertanggungjawab memastikan bahwa kebijakan ekonomi keuangan, sampai ke generasi millennials. Ini kelompok usia yang berpotensi menentukan siapa memenangi Pemilu 2019.

Dalam sebuah diskusi, Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Ibnu Nadzir Daraini mengatakan jumlah pemilih millennial meningkat.

"Di tahun 2019, kita punya populasi pemilih millenial ada 40 persen dari populasi Indonesia. Jadi saya belum bandingkan berapa persen dari jumlah pemilih, tapi saya kira mungkin akan di atas 50 persen. Artinya pada tahun 2019, ketika akan ada pemilihan presiden dan partai baru, mereka akan memilih partai baru. Saya kira politisi juga penting sekali memerhatikan bagaimana menangkap aspirasi kaum millenial. Bagaimana mereka bisa menjual diri mereka sebagai calon pemimpin ideal," ujar dia.

Agus Harimurti Yudhoyono, politisi muda dari Partai Demokrat mengatakan parpolnya mengincar suara millennials, mereka yang ada dalam rentang usia 17-35 tahun.  Menurut taksirannya, jumlahnya 52 persen atau setara dengan 100-an juta pemilih pada Pemilu 2019. 

Agus tidak sendiri. Politisi seperti Ridwan Kamil sudah jauh-jauh hari bergaya millennial di media sosial, tempat di mana millennials berkubang. Jokowi rajin bikin vlog. Belakangan politisi lain menyerbu Instagram, yang dianggap “ekosistem” millennial. Bahkan berharap berkah Sponsored content untuk meningkatkan citra mereka.

Jumlah banyak, dan relatif lebih sulit “dikuasai”, membuat politisi mencoba merebut perhatian millennial lewat media sosial. Karena mereka adalah generasi yang tak lagi membaca koran atau majalah, atau menonton televisi. Mereka mendengarkan musik di Spotify.

Media sosial menjadi instrumen politik di era digital, bagi millennials. Peluang besar bagi media siber seperti IDN Times, untuk menjadi pemandu informasi  politik bagi mereka, karena kami menargetkan millennial dan gen Z.

Millennial peduli semua isu penting.  Dari korupsi, pencemaran lingkungan, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, tekanan terhadap kelompok minoritas, hingga kesehatan dan pendidikan.  Mereka punya kekhawatiran yang sama, soal tersedianya lapangan pekerjaan.  Mereka mendengarkan keluh-kesah ibu di rumah tentang harga bahan pangan.

Isu-isu penting ini yang tak banyak dinarasikan politisi dan parpol karena belakangan, debat politik diwarnai tentang ideologi dan SARA.  Millennials merasa politisi dan parpol tidak mengusung isu yang dekat dengan mereka, dan ketika berupaya mendekati mereka lewat media sosial, caranya “aneh”. Ujug-ujug.  Bahasa Jawanya, “wagu”. Kadang, menggelikan. Tidak orisinal.

Lalu pilihannya golput.  Sekitar 40 persen tidak menggunakan hak pilih. Ini fenomena global.  Memprihatinkan.

Karena, 2020 seharusnya menjadi titik awal bagi millennial untuk berperan di semua bidang. Mereka yang berusia 35 tahun di 2020, sudah mulai mengisi posisi penting di politik dan bisnis.  Pengambil keputusan, baik sebagai pegawai maupun pemilik usaha. Tahun 2020 adalah tahun terakhir era Baby Boomers, yang berkuasa selama 40 tahun ini.

Jadi, penting bagi millennials untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.  Pertanyaannya, apakah agenda dan cara yang ditawarkan parpol dan politisi cukup menarik bagi mereka?

Baca juga: Millenials, Ini 5 Pekerjaan yang Bikin Kamu Mandiri Secara Finansial

5. Bisakah perempuan politisi menjawab aspirasi millennial dan menjadi instrumen politik yang efektif?

Dari Vlog, Live IG Sampai Pasang Sponsored Post, Upaya Menarik MillennialIDN Times

Jawabnya: harusnya bisa.

Millennials, sebagaimana generasi sebelumnya, adalah hasil dari didikan orang tuanya. Lingkungan pertama dalam hidupnya. Bahkan Ibu yang bekerja pun, biasanya memiliki waktu yang lebih banyak untuk anak-anaknya, ketimbang sang Bapak.  

Perempuan politisi, dan perempuan pemimpin di berbagai bidang, menurut saya memiliki peran efektif untuk menjawab aspirasi millennials, karena ini peran yang diemban secara alamiah.  Bahkan bagi perempuan yang memutuskan tidak menikah, atau tidak dikaruniai anak. Perempuan, meminjam puisi yang ditulis putra saya dalam Hari Kartini beberapa tahun lalu, adalah “mother for all the children”.

Apakah perempuan di parlemen dan di parpol sudah memiliki dan menjalankan peran penting ini?

Semiloka yang diadakan dalam rangka Hari Kartini ini harusnya bisa menjawab pertanyaan itu.  

Jangan sampai, perempuan hanya diberi peran lantang bicara dalam dua momen saja setahunnya, Hari Kartini dan Hari Ibu yang notabene Hari Kongres Perempuan. Selebihnya tenggelam dalam dominasi politisi laki-laki, yang terbukti, belum peka dengan aspirasi millennials.

Membuat vlog dan memasang foto senyum dengan sentuhan make-up sehingga nampak kinclong di media sosial itu baru sampai meniru gaya millennial. Belum sampai memahami siapa mereka, apa DNA-nya, dan bagaimana memenuhi aspirasi mereka.

Ini menurut saya.  Bagaimana menurut pembaca?